PURBALINGGA – Dua produk Usaha Kecil Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Purbalingga akan segera mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Sebagai tahap awal, produk-produk tersebut akan mendapatkan pendampingan dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk memenuhi sejumlah persyaratan.

Demikian disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat memberikan sambutan dalam Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkab Purbalingga dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), di Graha Adiguna kompleks Pendapa Dipokusumo, Rabu (30/3/2022) sore.

“Selain dua produk tersebut ada sejumlah produk UMKM yang juga kita dorong untuk segera mendapatkan sertifikasi SNI. Diantaranya gula kelapa organik serta sektor pariwisata. Tujuannya agar mereka memiliki standar nasional, sehingga bisa dipasarkan secara nasinal dan bahkan ke luar negeri,” ungkapnya.

Bupati menyampaikan salah satu produk UMKM Purbalingga yang sudah bisa masuk pasar nasional dan internasional adalah knalpot. Produk tersebut dikerjakan oleh pelaku UMKM. Bahkan produk knalpot Purbalingga tersebut juga ikut ambil bagian dalam pameran yang digelar di perhelatan Moto GP di Mandalika, Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) pada pertengahan Maret ini.

“Jika sudah memiliki sertifikasi SNI nantinya produk ini akan semakin mudah dipasarkan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSN Kukuh S Achmad mengatakan pihaknya siap melakukan pendampingan terhadap produk UMKM Purbalingga untuk mendapatkan sertifikasi SNI. Mengenai knalpot dan batik Purbalingga menurutnya sebagian persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi SNI sudah dimiliki.

“Tinggal nanti kami akan melakukan pengecekan apa yang perlu dilengkapi untuk segera mendapatkan sertifikasi,” tandasnya.

Selain produk UMKM pihaknya juga akan melakukan pendampingan terhadap sektor pariwisata dan pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga. Dengan demikian nantinya sektor tersebut juga memiliki standar nasional.

“Purbalingga akan jadi salah satu percontohan pendampingan dari BSN. Dengan adanya pendampingan ini produk dan sektor pelayanan publiknya diharapkan segera memenuhi SNI,” imbuhnya.