PURBALINGGA – Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyampaikan terdapat enam prioritas pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan tahun 2023. Kebijakan tersebut juga mengacu arahan dari pemerintah pusat terkait penanganan kemiskinan ekstrem.
“Enam prioritas tersebut yang pertama adalah terkait pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui ketersediaan akses kebutuhan pangan, pangan dan air bersih. Kebijakan ini mengacu upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting,” kata Bupati Tiwi saat memberikan sambutan dalam Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Graha Adiguna Operation Room, Senin (2/1/2023).
Prioritas yang kedua adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan pelayanan kesehatan. Prioritas ketiga adalah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut bupati, pemulihan ekonomi di daerah diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi di tingkat nasional.
“Ini perlu dilakukan untuk membangkitkan lagi perekonomian pasca pandemic Covid-19,” terangnya.
Prioritas keempat adalah pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur. Saat ini menurutnya memang banyak persoalan soal infrastruktur dasar, diantaranya terkait kondisi jalan. Menurut Tiwi persoalan ini memang perlu dicari solusinya.
“Karena di tahun anggaran 2023 Pemkab Purbalingga tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur,” tuturnya.
Prioritas kelima adalah peningkatan pelayanan publik dan yang keenam adalah penguatan desa. Menurut bupati penguatan pembangunan desa perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan desa mandiri.
“Pemerintah pusat juga mendorong terbentuknya desa mandiri. Program pembangunan desa harus juga selaras dengan pembangunan di pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,” katanya lagi.
Di bagian lain sambutannya Bupati Tiwi juga menyampaikan bahwa APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2023 harus bisa menjadi instrumen stabilitas dan pengendalian inflasi. Saat ini seluruh negara di dunia berada dalam ancaman resesi.
“Ini kondisi yang akan dialami tahun 2023. Oleh karena itu kita akan mengupayakn agar APBD Kabupaten Purbalingga tahun 203 yang jumlahnya sekitar Rp 2 trilyun bisa untuk menjadi instrumen stabiilitas untuk menghindari ancaman resesi dan juga menangani kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.