PURBALINGGA – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) melantik dan mengambil sumpah/janji 86 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Non Guru Kabupaten Purbalingga di Pendopo Dipokusumo, Kamis (10/3/2022). Sebanyak 86 P3K Non Guru tersebut merupakan formasi tahun 2021.

Bupati menyampaikan selamat dan sukses kepada 86 P3K Non Guru yang hari ini telah menandatangani perjanjian kerja, dilantik serta diambil sumpahnya. P3K Non Guru tersebut merupakan orang-orang terpilih berdasarkan seleksi yang tidak mudah.

“Karena dari 163 formasi yang dibutuhkan hanya terisi 86 sisanya tidak memenuhi syarat passing grade dan pendaftarnya cukup banyak mencapai 200 lebih pendaftar,” kata Bupati Tiwi.

Bupati berpesan agar para terlantik harus mampu menunjukan performa kinerja yang terbaik. P3K menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), oleh karena itu harus memahami juga tugas dan kewajiban sebagai seorang ASN.

“Pertama sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Bahkan sesuai UU No 5 Tahun 2014 P3K dengan PNS sama-sama memiliki hak dan kewajiban sama yang membedakan hanya tunjangan pensiun atau hari tua,” ujarnya.

Dirinya menuturkan P3K menandatangani perjanjian kerja dengan rentan waktu 1 – 5 tahun yang nantinya bisa diperpanjang ataupun tidak berdasarkan kinerja masing-masing personil. Lima tahun mendatang, 85 P3K akan dievaluasi kinerjanya berdasarkan kinerja, loyalitas dan integritasnya.

“P3K juga harus memiliki target dalam melakukan kinerja, lima tahun mendatang akan dinilai kontraknya diperpanjang atau tidak,” terang Bupati Tiwi.

Bupati menjelaskan P3K non guru yang merupakan tenaga kesehatan harus paham indikator kesehatan karena pemerintah sedang fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah satunya kesehatan. Saat ini, PR kesehatan yang perlu didorong yakni penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)  yang berpengaruh dalam penilaian IPM.

“Selain penanganan pandemi covid-19 yang harus dilakukan, target indikator kesehatan harus dipahami dan bantu pimpinan OPD untuk mengejar target,” imbuhnya.

Bupati juga mendorong agar pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes) bisa maksimal baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas. Bahkan, Bupati Tiwi menargetkan RSUD dan puskesmas dapat naik kelas dan terakreditasi.

“Saat ini RSUD Goeteng Taroenadibrata masuk tipe C ke depan harus naik menjadi tipe B, begitupun dengan Panti Nugroho yang sekarang tipe D nanti naik menjadi tipe C, sedangkan puskesmas kita baru satu yang terakreditasi paripurna yang lainnya harus bisa terakreditasi,” tandas Bupati Tiwi.

Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga, Heriyanto mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi P3K Non Guru diikuti oleh 86 orang hasil seleksi tahun 2021 untuk mengisi 162 formasi. Total pelamar P3K Non Guru ada 332 pelamar, namun saat seleksi administrasi yang memenuhi syarat hanya 244 pada tahapan seleksi administrasi.

“Dari 244 orang, 2 orang tidak hadir pada saat tes selanjutnya dan yang berhasil lolos passing grade sebanyak 86 sedangkan 156 tidak memenuhi passing grade karena tidak ada afirmasi seperti P3K Guru,” kata Heriyanto.