PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) mengatakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi peluang untuk mempercepat meratanya akses keuangan daerah. Sebagai informasi, Kabupaten Purbalingga meraih Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award. Apalagi sebelumnya, Kabupaten Purbalingga pernah menyabet TPAKD Award 2020 atas inovasinya dalam meningkatkan akses keuangan di daerah.
Menurut Bupati Tiwi, dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Asli Desa (PADes). Bupati mencetuskan agar BUMDes yang ada di Kabupaten Purbalingga bisa diberdayakan untuk mempercepat akses keuangan daerah.
“Dalam waktu dekat nanti teman-teman TPAKD merumuskan terkait dengan program dan inovasi yang akan dirumuskan dan BUMDes ini memang perlu digarap,” kata Bupati Tiwi saat menerima Audiensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto di Ruang Kerja Bupati, Rabu (23/2/2022).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Tiwi juga menyampaikan beberapa keluhan terkait dengan pinjaman online (pinjol) dan investasi bodong yang marak di masyarakat. Bupati meminta antara Pemkab Purbalingga dengan OJK Purwokerto ada kerjasama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dampak dari pinjol yang meresahkan.
“Perlu ada sosialisasi agar masyarakat tidak tergiur kemudahan yang diberikan, pinjol dan bank kloyong cukup marak dan ini menjadi permasalahan di masyarakat perlu bantuan OJK untuk bantu sosialisasi,” ujarnya.
Kepala OJK Purwokerto, Riwin Mirhadi mengatakan siap mendukung program dan inovasi dari Pemkab Purbalingga. Terkait dengan BUMDes yang didorong untuk bisa mendapatkan TPAKD Award, menurut Riwin langkah yang bagus dan perlu dicari BUMDes yang nantinya bisa menjadi percontohan dan memenuhi persyaratan.
“Kalau bisa difasilitasi TPAKD ini bagus tinggal nantinya menggandeng lembaga keuangan dan perlu dicarikan percontohannya dan tunjuk OPD terkait untuk melakukan pembinaan,” kata Riwin.