PURBALINGGA – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyampaikan ada enam prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan tema yang diambil yakni Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kualitas manusia yang didukung penguatan perekonomian daerah, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelankutan serta penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan desa.
Bupati Tiwi menyampaikan penyusunan RKPD 2023 tidak lepas dari hasil evaluasi sampai dengan tahun 2021. Dari evaluasi tersebut difokuskan pada beberapa isu strategis yakni kecukupan kebutuhan pokok masyarakat, penguatan daya saing Sumber Daya Manusia serta Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan.
“Selanjutnya isu strategis terkait penanganan dampak pandemi covid-19, pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur wilayah berkelanjutan, reformasi birokrasi, kerentanan hubungan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta kemandirian desa sebagai basis pertumbuhan yang berkeadilan,” jelas Bupati Tiwi pada Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Purbalingga di Operation Room Graha Adiguna, Rabu (26/1/2022).
Bupati Tiwi menerangkan isu strategis yang ada di Kabupaten Purbalingga menjadi Prioritas tahun 2023. Meliputi Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menunjang pencapaian misi 3, peningkatan kualitas manusia menunjang pencapaian misi ke-4, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah menunjang pencapaian misi ke-5.
“Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan dalam rangka menunjang pencapaian misi 7, peningkatan pelayanan publik dalam rangka menunjang pencapaian misi 1 dan 2, serta penguatan desa dalam rangka pencapaian misi ke-6,” lanjutnya.
Bupati mengatakan perekonomian daerah pada tahun 2023 diperkirakan semakin membaik. Hal ini diawali dengan keberhasilan vaksinasi dan penurunan kasus aktif covid-19 pada tahun 2022.
“Pendapatan Daerah Tahun 2023 diasumsikan lebih baik dibandingkan proyeksi pendapatan APBD Tahun 2022 khususnya yang bersumber dari PAD,” kata Bupati.
Kemampuan keuangan daerah masih tergantung dari transfer fiskal pemerintah pusat. Selanjutnya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pertana pasca covid mereda.
“Ini beberapa program yang tentunya mendasari isu strategis yang menjadi permasalahan di tahun sebelumnya dan menjadi dasar untuk menyusun untuk tahun selanjutnya,” pungkasnya.
Related posts
Error: No posts found.
Make sure this account has posts available on instagram.com.
Youtube
Kategori
- Ekonomi (111)
- Keagamaan (190)
- Kesehatan (114)
- Lingkungan (36)
- Masyarakat (822)
- Pemerintahan (449)
- Pendidikan (74)
- Uncategorized (12)
- Wisata & Kuliner (28)