PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi bersama Ketua DPRD dan jajaran Forkopimda menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Serentak 2024. Kepada para PPK terlantik Bupati Tiwi berpesan agar mereka selaku kepanjangan tangan KPU di tingkat kecamatan untuk membangun sinergitas dengan Forkopimcam yang terdiri dari Camat, Kapolsek dan Danramil.
“Jalin sinergitas, jalin komunikasi, dan koordinasi yang baik dengan teman-teman Camat unsur Forkopimcam dan kepala desa. Karena nanti mungkin panjenengan tidak bisa kerja sendirian,” kata Bupati Tiwi dalam acara yang diselenggarakan di Tien Catering, Purbalingga, Kamis (16/5/2024).
Bupati juga berpesan agar PPK melaksanakan tugas dengan baik di setiap tahapan Pilkada 2024 ini. Tentunya mereka membawa marwah KPU agar saat bertugas selalu menjunjung tinggi asas netralitas, asas integritas dan asas profesionalisme.
“PPK ini memiliki peranan tugas yang sangat penting karena salah satu tolok ukur lancar tidaknya penyelenggaraan pesta demokrasi salah satunya ditentukan oleh pihak penyelenggara,” katanya.
Terkait tugas PPK, Bupati Tiwi juga menginstruksikan kepada para Camat yang hadir untuk membantu tugas PPK. Tugas tersebut antara lain : menyediakan kantor sekretariat PPK dan menyediakan 3 personel dari Pemerintah Kecamatan untuk Sekretariat PPK.
“Untuk persiapkan personel untuk sekretariat PPK, biasanya agak lama, jadi mulai sekarang Bapak/Ibu Camat mulai memetakan. Pak Asisten 1 (Aspemkesra Sekda) segera surati Camat agar tahapan-tahapan Pilkada 2024 tidak terganggu,” katanya.
Kepada penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Purbalingga termasuk jajaran PPK bisa mewujudkan Pilkada, pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur dan Bupati – Wakil Bupati ini bisa bermartabat. Salah satunya dengan angka partisipasi pemilih yang tinggi. Bupati berpesan agar mereka bisa melakukan sosialisasi Pilkada 2024 ini secara efektif.
“Tolok ukur kesuksesan juga diukur dari tingkat partisipasi. Syukur Pemilu Serentak kemarin ada peningkatan dari 78% ke 80%, ini suatu hal yang baik. Artinya pendidikan politik sudah baik, kesadaran masyarakat Purbalingga akan pentingnya berpolitik betul-betul disadari,” katanya.
Untuk diketahui, PPK Untuk Pilkada 2024 ini dilantik secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Purbalingga. Mereka berjumlah 90 orang atau 5 orang per kecamatan dan akan bertugas selama 8 bulan terhitung mulai 16 Mei 2024 ini.
Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari mengungkapkan berbagai tahapan sudah dilaksanakan KPU Purbalingga, mulai dari penganggaran dari pemerintah daerah. “Anggaran sudah NPHD di Bulan November 2023 sejumlah Rp 30 miliar ini untuk pelaksanaan Pilkada ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga serius untuk melaksanakan Pilkada 2024,” katanya.
Selain membentuk PPK, KPU juga tengah melakukan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan. Ada 1187 yang lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti tes dengan sistem CAT untuk menjaring 717 orang.
“PPK ini tidak bisa santai karena kami akan melakukan pemutakhiran pemilih. Tanggal 24 Juni – 24 Juli untuk melakukan Coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih,” katanya.
Ketua KPU Purbalingga juga menekankan agar PPK menjaga integritas, loyalitas dan netralitas. Sebab jika sudah tidak netral hasil pemilu tidak akan dipercaya publik. Pilkada 2024 diharapkan juga menjadi Pilkada yang menyenangkan seperti sebelumnya.