PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) mendukung dilaksanakannya gerakan literasi digital ramah anak. Apalagi saat ini wilayahnya memiliki predikat Kabupaten Layak Anak. Oleh karena itu penyiapan ruang digital ramah anak masuk salah satu prioritas.
“Literasi digital ramah anak merupakan program unggulan kami setelah kami tahun ini meraih predikat Kabupaten Layak Anak. Bagaimanapun anak-anak memerlukan ruang literasi digital yang ramah bagi mereka,” kata Bupati Tiwi saat menjadi pembicara dalam Webinar dengan Tema Literasi Digital Layak Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, Selasa (7/9/2021).
Bupati Tiwi menyampaikan bahwa perhatian terhadap anak terkait pemanfaatan ruang digital perlu dikedepankan. Sebanyak 31,16% warga Kabupaten Purbalingga merupakan anak-anak. Sesuai data 25% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak.
“Makanya perlu adanya ruang digital yang ramah anak,” ungkapnya.
Langkah awal yang dilakukan guna menyediakan ruang digital ramah anak adalah dengan menyediakan jaringan internet si sejumlah tempat umum. Tujuannya agar anak-anak bisa mengakses internet dengan aman.
“Karena internet yang difasilitasi oleh Dinkominfo Pemkab Purbalingga sudah disaring dari konten negatif,” lanjutnya.
Ruang digital ramah anak yang akan dibangun di Kabupaten Purbalingga terdapat di Perpustakaan milik Pemkab Purbalingga. Tahun 2022 perpustakaan tersebut akan dibangun dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 10 Miliar.
“Sarana ini akan dilengkapi dengan perpustakaan digital yang diberi nama Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dari Kemenkominfo. Perpustakaan ini bisa menjadi sarana untuk mengajak anak-anak melakukan literasi digital,” tuturnya.
Sementara pembicara lainnya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Purbalingga Joko Santoso menyampaikan, literasi digital yang ramah anak perlu diperjuangkan. Dengan literasi digital yang ramah anak, anak-anak bisa terlindugi dari konten negatif yang ada di internet.
“Perlu juga adanya pendampingan dari orang tua, guru dan juga pemangku kebijakan di daerah melalui regulasinya,” terangnya. (TII)