PURBALINGGA – Anggaran belanja di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga tahun 2023 diiprioritaskan untuk kegiatan pembangunan yang mengarah pada upaya penurunan angka kemiskinan dan angka penganguran. Selain itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi guna mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat membacakan sambutan dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pemyampaian Raperda RAPBD Tahun 2023, Rabu (28/9/2022).

“Belanja di RAPBD Tahun 2023 juga dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur, konektivitas wilayah dan lingkungan hidup. Selain itu juga peningkatan akses pendidikan, pelayanan keagamaan serta layanan kesehatan yang berkualitas,” paparnya.

Tiwi juga menyampaikan pendapatan daerah di RAPBD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 1,98 trilyun. Jumlah ini lebih rendah Rp 36, 34 Miliar dibandingkan APBD Murni tahun 2022. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 295, 95 milyar.

“Jumlah ini lebih tinggi Rp 10,73 milyar dibandingkan di APBD murni tahun 2022,” terangnya.

Selain itu pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 1,67 trilyun atau lebih rendah Rp 42, 40 milyar dibandingkan APBD murni tahun 2022. Hal ini terutama diakibatkan karena berdasarkan informasi dari pemerintah pusat bagian Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan.

“Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 11, 31 milyar atau lebih rendah Rp 4,67 milyar apabila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat untuk program Upland disesuaikan dengan AWP yang telah ditetapkan,’ katanya lagi.

Tiwi menambahkan Raperda APBD 2023 sengaja diserahkan kepada DPRD tepat waktu, yang sesuai regulasi paling lambat enam puluh hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir. Sebab, penyerahan RAPBD ini menjadi salah satu area intervensi dalam rangka pencegahan korupsi oleh KPK.

“Alhamdulillah Kabupaten Purbalingga mendapatkan apresiasi dari KPK karena per 14 September 2022 skor MCP (Monitoring Centre For Prevention) Purbalingga tercatat sudah 79,12% atau peringkat ke-4 besar di Jawa Tengah dan peringkat 18 tingkat nasional. Tentunya penyerahan Raperda APBD 2023 ini mampu meningkatkan skor MCP kita,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut bupati menyerahkan secara simbolis RAPBD tahun 2023 kepada Ketua DPRD HR Bambang Irawan SH MH. Ketua DPRD menyampaikan selanjutnya masing-masing fraksi akan memberikan pandangan umum tentang RAPBD tahun 2023 dalam rapat paripurna berikutnya.