PURBALINGGA – Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Purbalingga akan menyiapkan standard operasional prosedur (SOP) untuk sekolah-sekolah yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di masa pandemi ini. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM selaku ketua tim mentargetkan SOP bisa selesai dan didistribusikan/diumumkan pekan depan.
Pekan ini, Tim Satgas akan fokus monitoring dan pengetatan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) bagi siswa kelas VIII seluruh SMP/MTs di Purbalingga pada 4 – 5 Oktober 2021 ini.“Setelah tanggal 4 dan 5, harapan saya SOP sudah clear, dilanjutkan monitoring PTM ke sekolah yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Tim Satgas,” kata Bupati, saat memimpin Rakor Persiapan PTM, Jumat (1/10 ) di Ruang Rapat Bupati.
Baru ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan rekomendasi Tim Satgas Penanganan Covid-19 untuk melaksanakan simulasi dan ujicoba PTM. Untuk sekolah di bawah Pemprov Jateng di Purbalingga ada 4 SMA/SMK, dan sekolah di bawah Pemkab Purbalingga baru ada 2 SMP/MTs.
“Permasalahan kita di bawah banyak sekolah yang curi-curi untuk melakukan simulasi dan ujicoba PTM. Bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM tanpa adanya rekomendasi dari Satgas mungkin perlu diberi sanksi khusus, ini perlu diberlakukan oleh Dindikbud maupun Kemenag Purbalingga,” katanya.
Dijelaskan, penyusunan SOP PTM Kabupaten Purbalingga ini akan disusun usai mendapatkan pendampingan dari Kemendikbudristek. Disamping itu juga akan berkordinasi dengan Kemenag yang membawahi madrasah.
Meski belum disusun, namun dalam rapat, Bupati secara pasti menyampaikan beberapa point saran yang akan dijadikan syarat pelaksanaan simulasi dan ujicoba PTM. Diantaranya, pelaksanaan PTM terbatas memperhatikan prioritas dan secara bertahap tidak secara masal.
“Kalau bisa, mereka yang diprioritaskan adalah mereka yang sudah divaksin, guru wajib sudah divaksin semua. Selain itu juga harus sudah dibentuk Satgas Covid tingkat sekolah. Syarat selanjutnya harus sudah mendapatkan izin dari Satgas tingkat Kabupaten, kami akan membentuk tim untuk melakukan pengecekan kesiapan,” katanya.
Bupati mengajak kepada Tim Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Purbalingga untuk berusaha menurunkan angka kasus dan menunrukan status PPKM ke level 2. Hal itu dimaksudkan agar lebih ada kelonggaran sehingga ekonomi bisa cepat pulih, demikian vaksinasi Purbalingga yang saat ini baru dalam cakupan 30% untuk terus digenjot lagi hingga 50%.