PURBALINGGA – Kebijakan untuk penguatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan jadi prioritas dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Selain itu upaya pengendalian stunting juga menjadi prioritas yang harus dilaksanakan.
“Ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan jajaran pemerintah daerah seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Oleh karena itu akan kita tindak lanjuti dengan menjadikan dua kebijakan itu masuk ke RKPD tahun 2024,” kata Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat memberikan sambutan dalam Rapat Konsultasi Publik Ranwal RKPD, di Graha Adiguna Operation Room Pendapa Dipokusumo, Rabu (1/2/2023).
Bupati menjelaskan, presiden Jokowi mentargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa mencapai nol persen di tahun 2024. Hal serupa juga akan dilakukan di Kabupaten Purbalingga. Bupati Tiwi juga menegaskan angka kemiskinan esktrem di Purbalingga juga bisa di angka nol persen.
Kebijakan lain yang akan diambil adalah penanganan stunting. Guna merealisasikan target kebijakn tersebut pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah desa. Salah satunya melakukan integrasi alokasi dana desa untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.
“Target kita di tahun 2024 angka stunting di Purbalingga bisa dibawah 14 persen,” lanjutnya.
Kebijakan lain yang menjadi prioritas adalah pengendalian inflasi. Pasalnya tahun ini diprediksi terjadi ancaman resesi, di seluruh dunia. Kondisi itu juga bisa terjadi di Indonesia termasuk di Purbalingga. Oleh karena itu pengendalian inflasi perlu dilakukan agar ancaman resesi tidak terjadi.
“Pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bersama melaksanakan kebijakan guna pengendalian inflasi,” katanya lagi.
Konsultasi Ranwal RKPD tahun 2024 dihadiri Wakil Ketua DPRD Aman Waliyudin, jajaran kepala OPD,Camat dan juga perwakilan ormas dan tokoh masyarakat.